Jakarta – Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Kepolisian (Himapol) Indonesia periode 2023–2024, Ebyn Atsil Majid, menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri. Ia menilai regulasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat reformasi kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Ebyn yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional Indonesia serta Dewan Penasehat Himpunan Mahasiswa Politik Indonesia (Himapolindo) menegaskan bahwa RUU Polri harus diposisikan sebagai instrumen transformasi institusi. Menurutnya, perubahan regulasi ini bukan sekadar revisi administratif, melainkan fondasi untuk membangun kepolisian yang lebih modern dan adaptif.
Ia menjelaskan, dinamika perkembangan teknologi, meningkatnya ancaman kejahatan siber, serta perubahan sosial menuntut institusi Polri untuk terus berbenah. Oleh karena itu, RUU Polri diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut melalui penguatan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan pendekatan dalam pelayanan publik.
Lebih lanjut, Ebyn menyoroti sejumlah agenda penting dalam pembahasan RUU Polri, seperti penguatan profesionalitas anggota, sistem pengawasan yang lebih efektif, pembinaan karier berbasis merit, serta pendidikan kepolisian yang berorientasi pada hak asasi manusia. Selain itu, penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga dinilai penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap institusi.
Menurutnya, reformasi kepolisian harus tetap berlandaskan prinsip negara hukum, demokrasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa implementasi RUU Polri perlu disertai dengan pengawasan yang kuat dan partisipasi masyarakat guna memastikan akuntabilitas tetap terjaga.
Ebyn menambahkan, tujuan utama dari reformasi tersebut adalah menghadirkan institusi Polri yang semakin presisi, humanis, profesional, dan mampu menjadi mitra masyarakat. Ia berharap pengesahan RUU Polri dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Indonesia./*ADR
