JAKARTA – Yoseph Antonius menyampaikan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Dalam pernyataannya, Yoseph menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang telah diatur dalam konstitusi. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menjaga profesionalisme, netralitas, serta efektivitas Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan nasional.
Ia menilai Polri memiliki peran strategis sebagai institusi negara yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Menurutnya, Polri sebagai instrumen keamanan nasional harus memiliki hubungan langsung dengan Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Apabila Polri ditempatkan di bawah struktur kementerian, hal tersebut dinilai berisiko mendegradasi marwah institusi Polri dari alat negara menjadi sekadar perangkat kelembagaan yang rentan terhadap intervensi politik sektoral.
Dengan garis komando yang bersifat tunggal, Polri dinilai dapat menjalankan fungsi penegakan hukum secara imparsial tanpa terfragmentasi oleh visi politik menteri yang dapat berubah mengikuti dinamika politik dan pergantian kabinet.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya konsistensi hukum bahwa stabilitas keamanan dalam negeri hanya dapat dicapai melalui institusi kepolisian yang mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada kepala negara, bukan melalui pembantu kepala negara.
Sebagai tokoh pemuda Yoseph juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga independensi Polri sebagai benteng terakhir keamanan dan ketertiban masyarakat dan nasional, sebagai bagian dari menjalankan amanat konstitusi.
Ia berharap Polri ke depan semakin humanis, transparan, dan dipercaya masyarakat, sehingga mampu menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. (/*RA)
