Jakarta – Delapan dekade bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah institusi kepolisian untuk bertumbuh. Hari ini, saat Korps Bhayangkara merayakan ulang tahunnya yang ke-80, kita dihadapkan pada pertanyaan reflektif: sejauh mana Polri telah berhasil menjadi pelindung sejati bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaum pekerja yang menjadi motor penggerak ekonomi bangsa?
Pernyataan sikap dari berbagai organisasi aktivis pekerja menjelang hari jadi ini menjadi kritik otentik yang patut disimak. Buruh menuntut sesuatu yang fundamental: kembalikan hukum sebagai panglima tertinggi. Kita sering menyaksikan bagaimana hukum tampak tajam menukik ke bawah saat berhadapan dengan rakyat kecil, namun mendadak tumpul dan kompromistis ketika berhadapan dengan elite atau pemilik modal raksasa.
Kritik ini harus dimaknai sebagai wujud rasa sayang masyarakat terhadap Polri. Aktivis pekerja menginginkan institusi ini bertransformasi menjadi lembaga yang pro-buruh dalam arti yang positif—yakni polisi yang menjamin hak-hak pekerja tidak diinjak-injak demi syahwat investasi sesaat. Menjaga iklim investasi adalah tugas negara, namun tidak boleh dilakukan dengan cara membungkam suara-suara kritis buruh yang menuntut kesejahteraan.
Kita merindukan Polri yang humanis. Wajah Polri di lapangan saat mengawal aksi massa harus diubah dari kesan militeristik yang represif menjadi pendekatan humanis yang dialogis. Kamtibmas yang kokoh tidak akan pernah tercapai melalui rasa takut yang diarsiteki oleh aparat, melainkan tumbuh secara organik dari rasa aman dan keadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selamat HUT Bhayangkara ke-80. Momentum ini adalah kesempatan emas bagi Kapolri dan jajarannya untuk melakukan evaluasi total. Jadikan hukum sebagai kompas utama, rangkul kaum buruh sebagai mitra strategis, dan buktikan bahwa Polri adalah pilar utama dalam mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera, aman, dan berkeadilan. (RA)
