Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah dugaan korupsi dalam tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). MBG memiliki polemik baru dengan digantinya kepala bgn menjadi tantangan besar dalam memeperbaiki tata kelola MBG , katanya Rio Nainggolan Kordinator Gen Z Bersuara dan Kadept Komunikasi GMKI Jakarta.
Secara konsep, MBG adalah program yang sangat baik dan berpihak kepada rakyat kecil. Negara hadir untuk memastikan kesehatan, pemenuhan gizi, dan membuka akses ekonomi bagi masyarakat ekonomi mikro.
Dalam pelaksanaan program MBG perlunya pengawasan secara serius agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat akibat dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang serta jasa.
Rio Nainggolan juga menyampaikan program mbg jangan sampai bergeser dari substansi awalnya dan justru dijadikan proyek oleh elit politik, birokrat korup, maupun pengusaha nakal. Program MBG harus dikawal agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
MBG menjadi alat Bancakan bagi elit politik, adanya istilah jual beli dapur hal ini dimanfaatkan oleh elit politik dan pengusaha untuk meraup keuntungan. Adapun Dalam menentukan bahan pangan yang kami nilai sangat buruk dikarenakan penerima mbg banyak yang mengalami keracunan. Hal ini menjadi tantangan dalam menjalankan program mbg yang ideal sesuai dengan tujuan program mbg itu sendiri.
Pemerintah juga harus mengetahui daerah yang berhasil maupun yang masih memerlukan perbaikan sehingga penyempurnaan program dilakukan berdasarkan bukti. Kami berharap evaluasi MBG tidak hanya berfokus pada banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga pada efektivitas program dalam meningkatkan status gizi masyarakat sesuai tujuan awal program.
Penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tepat sasaran. Distribusi MBG diprioritaskan bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
terdapat dua aspek penting yang secara langsung berkaitan dengan implementasi program tersebut. Pertama, penerima manfaat MBG harus diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Kedua, program ini harus menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan sebagai bantuan konsumsi, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan, tutupnya Rio Nainggolan. (ADR)
