Jakarta – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (HIMAPOLINDO) menyampaikan pernyataan sikap yang menegaskan dukungannya terhadap penerapan sistem perekonomian nasional yang berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945. Dalam pernyataannya, HIMAPOLINDO menilai bahwa pembangunan ekonomi harus dijalankan sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menurut HIMAPOLINDO, negara memiliki kewajiban untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan bahwa amanat konstitusi harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan ekonomi nasional.
Dalam pernyataan sikapnya, HIMAPOLINDO menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi tantangan bagi bangsa, seperti praktik korupsi, mafia migas, kartel energi, hingga kebijakan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat terwujudnya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan dalam konstitusi.
HIMAPOLINDO juga menilai bahwa ketidakpastian ekonomi global harus direspons dengan langkah-langkah strategis yang mampu melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi. Pemerintah didorong untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat daya beli masyarakat, serta memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan energi dengan harga yang terjangkau. Menurut mereka, negara harus hadir secara nyata dalam memberikan perlindungan kepada rakyat di tengah berbagai tantangan yang ada.
Sebagai bagian dari pernyataan sikap tersebut, HIMAPOLINDO menyampaikan sepuluh poin tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya adalah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik nasional, penguatan demokrasi dan kebebasan sipil, pemberantasan mafia migas dan korupsi, evaluasi program-program strategis pemerintah, perlindungan hak masyarakat adat, serta peninjauan kembali sejumlah regulasi yang dinilai menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Melalui pernyataan tersebut, HIMAPOLINDO mengajak seluruh mahasiswa, generasi muda, dan elemen masyarakat untuk aktif mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan bertanggung jawab. Organisasi ini menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi dan memastikan setiap kebijakan negara tetap berpijak pada amanat konstitusi serta kepentingan rakyat Indonesia. /*ADR
