Jakarta – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Se-Indonesia (HIMAPOLINDO) menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi perekonomian dan demokrasi nasional yang dinilai semakin menjauh dari amanat konstitusi. Dalam keterangannya, mereka menegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, serta ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Menurut HIMAPOLINDO, realitas saat ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam praktik pengelolaan ekonomi nasional. Mereka menyoroti maraknya praktik korupsi, mafia migas, dan kartel energi yang dinilai telah menggerus prinsip keadilan sosial dan kemandirian ekonomi. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada masyarakat kecil yang terus menghadapi tekanan ekonomi, sementara pengelolaan sumber daya strategis belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan yang merata.
Di tengah ketidakpastian global, HIMAPOLINDO menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menjadikan situasi tersebut sebagai alasan untuk melepas tanggung jawab terhadap rakyat. Mereka menilai negara justru harus hadir lebih kuat dalam melindungi masyarakat melalui kebijakan yang berdaulat dan berpihak, bukan sebaliknya membebankan dampak krisis kepada kelompok rentan.
Sebagai bentuk sikap, HIMAPOLINDO mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya adalah mendorong evaluasi terbuka atas berbagai permasalahan bangsa, penguatan iklim demokrasi yang sehat, serta perlindungan terhadap kebebasan sipil. Selain itu, mereka juga menuntut langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi daya beli masyarakat dari tekanan global.
Tak hanya itu, HIMAPOLINDO juga mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan serta stabilitas harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Mereka menekankan pentingnya pemberantasan mafia migas dan kartel energi secara menyeluruh, serta evaluasi terhadap program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menutup pernyataannya, HIMAPOLINDO mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan generasi muda, untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan secara kritis dan bertanggung jawab. Mereka menegaskan bahwa perjuangan menjaga amanat konstitusi harus terus dilakukan demi memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan negara./*
ADR
