JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, dinamika gerakan buruh nasional kembali menunjukkan fragmentasi sikap. Sejumlah elemen buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menyatakan tidak akan bergabung dalam peringatan yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), memilih jalur aksi tersendiri sebagai bentuk sikap politik dan perjuangan.
Keputusan tersebut dilandasi pandangan bahwa kondisi buruh di Indonesia dinilai belum mengalami perbaikan signifikan. Isu upah rendah, ketidakpastian kerja, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi persoalan utama yang belum terselesaikan, sehingga dianggap tidak relevan untuk merayakan May Day dalam format seremonial atau bersama pemerintah.
Aliansi ini menilai bahwa peringatan May Day sejatinya merupakan momentum perlawanan kaum buruh, bukan ajang simbolik yang berpotensi mengaburkan substansi perjuangan. Sikap menjaga jarak dari kekuasaan disebut sebagai bentuk konsistensi gerakan, terutama di tengah anggapan bahwa kebijakan negara belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan pekerja.
Sebagai alternatif, kelompok buruh tersebut memilih untuk tetap turun ke jalan dan menyuarakan tuntutan di lokasi terpisah, seperti kawasan parlemen. Langkah ini dinilai lebih mencerminkan semangat historis May Day sebagai ruang artikulasi aspirasi dan tekanan terhadap pembuat kebijakan, dibandingkan perayaan yang bersifat seremoni.
Perbedaan arah gerakan ini menegaskan adanya polarisasi di tubuh buruh nasional menjelang May Day 2026. Di satu sisi, terdapat kelompok yang membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah, sementara di sisi lain, sebagian memilih mempertahankan garis kritis sebagai bentuk kontrol sosial, menandakan bahwa perjuangan buruh masih berada dalam tarik-menarik antara kompromi dan resistensi. (*/ADR)
