Jakarta – Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (GMH) melalui Pengurus Pusat (PP GMH) menggelar doa bersama untuk Indonesia kuat pada Jumat, 5 Juni 2026 di Jakarta. Kegiatan ini mengusung tema “Persatuan Nasional Kunci Kemajuan” sebagai bentuk seruan moral kepada seluruh elemen bangsa untuk kembali meneguhkan komitmen kebangsaan di tengah dinamika yang kian kompleks. Acara tersebut dihadiri Ketua Umum PP GMH, Rizki Ulfahadi, serta ulama muda Ustaz M. Joni Eferi.
Dalam siaran pers resminya, PP GMH menegaskan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang sedang menghadapi berbagai tantangan serius. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, maraknya praktik korupsi, hingga derasnya arus disinformasi dan polarisasi di ruang digital yang berpotensi merusak kohesi sosial. Situasi ini dinilai membutuhkan respons kolektif yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga spiritual dan moral.
Ketua Umum PP GMH, Rizki Ulfahadi, menegaskan bahwa kekuatan Indonesia hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen bangsa menjunjung tinggi persatuan dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa dari berbagai bentuk dominasi kepentingan asing. “Kita ingin Indonesia menjadi negara yang kuat, berdaulat, dan mandiri. Rakyat tidak boleh kehilangan harapan terhadap masa depan bangsa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rizki menyoroti pentingnya sikap kritis masyarakat terhadap praktik korupsi yang masih terjadi. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kritik harus disampaikan secara konstruktif dan bertujuan memperbaiki keadaan, bukan memperkeruh suasana. “Pemberantasan korupsi adalah keharusan. Tetapi persatuan bangsa juga tidak boleh dikorbankan. Kritik yang membangun akan memperkuat negara, sedangkan fitnah dan kebencian hanya akan melemahkannya,” ujarnya.
PP GMH juga mengajak masyarakat untuk belajar dari sejarah agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang pernah memicu konflik sosial dan kekerasan. Perbedaan pandangan politik, menurut mereka, adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun tidak boleh berkembang menjadi permusuhan yang mengancam keutuhan bangsa. Kesadaran historis dinilai penting sebagai landasan menjaga stabilitas sosial.
Selain itu, PP GMH mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian harus dihentikan karena dapat merusak kepercayaan publik dan memperdalam perpecahan. Melalui kegiatan ini, PP GMH berharap tumbuh kesadaran kolektif bahwa kemajuan Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kedewasaan masyarakat dalam menjaga persatuan, mengawal pembangunan, serta membangun ruang publik yang sehat dan berintegritas. /(ADR)
